IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMATIF DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA

Subordinasi kota terhadap desa telah menyebabkan munculnya
diskriminasi dalam pembangunan di wilayah pedesaan. Tidak terkecuali desa-desa di wilayah perbatasan utara negara Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada kondisi ketertinggalan ini desa dapat menjadi lemah, menjadi beban negara, tidak bermanfaat secara signifikan
untuk masyarakat, dan tidak memberikan kontribusi positif untuk negara. Diperlukan upaya berupa tindakan afirmatif yang besar untuk membangun dan memberdayakan desa. Kebijakan Dana Desa sebagai kebijakan formal merupakan tindakan afirmatif yang dipandang mampu memberikan perubahan mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengedepankan prinsip keberagaman, memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui lembar observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efektivitas pemerintahan desa dapat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan Dana Desa. Ditandai
dengan perubahan-perubahan pada tingkat kapasitas organisasi
pemerintah desa, tingkat pelayanan publik, tingkat deliberasi musyawarah, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat hubungan kemitraan desa dengan pihak lain. Terobosan penting untuk menjaga keberlangsungan kinerja efektivitas pemerintahan desa dilakukan melalui pendidikan non formal
(PENMAS). Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan non formal ditentukan oleh intensitas komunikasi dengan nara sumber potensial (pelatih). Langkah ini dapat membantu pemerintahan desa memprediksi dan menyiapkan alternatif solusi yang tepat bagi tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.